Kepala Dirjen Perbendaharaan: Dana Pemerintah Pernah Capai Rp 600 Triliun
JAKARTA – Kas negara yang terdiri dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 457,5 triliun yang mengendap di Bank Indonesia tidak menjadi angka tertinggi dalam sejarah. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan bahwa pada masa pandemi, jumlah SAL pernah mencapai angka yang lebih tinggi.
Pada saat pandemi, pemerintah harus menyiapkan dana untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian vaksin, pengobatan di rumah sakit, dan biaya-biaya lainnya. Hal ini membuat SAL meningkat hingga mencapai Rp 600 triliun.
Setelah masa krisis berlalu, pemerintah tidak lagi memerlukan penumpukan dana sebesar itu. "Dengan selesainya pandemi, SAL mulai menurun," ujarnya.
Menurut Prima, besaran SAL selalu disesuaikan dengan kondisi ekonomi, baik secara global maupun domestik, agar kebutuhan belanja negara dapat terpenuhi tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa jika ada kelebihan dana, maka bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Namun, jika terjadi kekurangan, pemerintah akan melakukan penerbitan obligasi.
Posisi SAL sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2019, sebesar Rp 212,6 triliun. Pada 2020, SAL naik menjadi Rp 388,1 triliun, lalu turun sedikit menjadi Rp 337,7 triliun di 2021. Pada 2022, SAL kembali naik menjadi Rp 478,9 triliun, kemudian turun sedikit menjadi Rp 459,5 triliun di 2023, dan akhirnya berada pada posisi Rp 457,5 triliun di 2024.
Prima menekankan bahwa kebutuhan belanja negara dihitung secara rinci setiap bulan. "Kebutuhan ini dibagi-bagi per bulan. Misalnya, bulan ini kita butuh dana untuk membayar DAU tanggal 1, gaji tanggal 1, DAK tanggal 15, dan lain-lain," jelasnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kelebihan dana bukanlah masalah besar. "Jika ada kelebihan, itu bisa digunakan untuk hal lain. Tapi nanti kalau kurang, kita akan melakukan penerbitan obligasi," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur menumpuk di Bank Indonesia. Oleh karena itu, sebesar Rp 200 triliun telah dipindahkan ke Himbara.
