Menteri Kesehatan Minta Menteri Pertahanan Kirim Dokter Militer ke Wilayah Rentan
Keterlibatan TNI dalam Pembangunan 14 Rumah Sakit di Wilayah Rawan Konflik
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pembangunan 14 rumah sakit di wilayah yang rawan konflik, terutama di Papua. Untuk memastikan kesiapan tenaga medis dalam situasi darurat, ia meminta bantuan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menempatkan dokter dari kalangan TNI. Hal ini dilakukan karena para dokter tersebut memiliki dasar pendidikan dan pengalaman dalam bidang pertahanan.
“Jika ada ancaman dari kelompok separatis, tenaga medis yang berasal dari TNI lebih siap dalam menjaga diri,” ujar Budi saat berada di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2025). Ia juga menyampaikan bahwa seluruh tenaga medis yang akan bertugas di rumah sakit tersebut harus mampu bertahan dalam kondisi apa pun.
Budi menambahkan bahwa Kemenkes telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenhan dalam rangka kerja sama pembangunan 14 rumah sakit tersebut. Dalam kerja sama ini, Kemenhan akan membantu seluruh proses mulai dari konstruksi hingga pengamanan lingkungan rumah sakit. Namun, ia memastikan bahwa tidak semua tenaga medis berasal dari TNI dan Kemenhan.
“Ada ekspektasi dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik setempat agar ada partisipasi dari Orang Asli Papua (OAP) dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut,” jelas Budi. Menurutnya, nantinya akan ada kombinasi antara tenaga medis dari TNI dan OAP untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Pembangunan 14 rumah sakit ini direncanakan akan berjalan pada tahun 2026. Selain itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokter berkualitas yang lulus dari Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan (Unhan). Dokter-dokter ini memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi ancaman di daerah rawan.
“Setiap tahun, kami memiliki lulusan fakultas kedokteran yang akan menjadi dokter di PMI dan akan kami kontribusikan untuk mendukung rumah sakit di daerah,” kata Sjafrie. Ia juga menyebutkan bahwa Satgas Kesehatan yang sebelumnya bertugas di Papua akan dikerahkan untuk tugas baru di rumah sakit tersebut.
Selain itu, MoU bidang kesehatan juga ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem kesehatan di wilayah yang rawan konflik.
Dengan adanya kolaborasi antara Kemenkes dan Kemenhan, diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah-daerah yang sering mengalami ketidakstabilan. Selain itu, keberadaan tenaga medis yang terlatih dalam situasi darurat akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat setempat.
